Penggunaan kamera pengawas bertenaga AI secara luas oleh Flock Safety sedang menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Sebuah gugatan federal yang diajukan di Virginia berpendapat bahwa penggunaan pembaca plat nomor otomatis (ALPRs) tanpa surat perintah melanggar hak-hak Amandemen Keempat, yang berpotensi menciptakan preseden bagi ribuan komunitas di Amerika Serikat.
Skala Pengawasan
Jaringan kamera Flock telah berkembang pesat hingga mencakup lebih dari 5.000 komunitas di seluruh negeri. Di Norfolk, Virginia saja, 172 kamera menciptakan apa yang digambarkan dalam gugatan sebagai 172 mata yang tak berkedip yang membuat mustahil bagi penduduk untuk berkendara tanpa dilacak dan direkam.
Masalah Konstitusional
Institute for Justice, yang mewakili dua penduduk Virginia, berpendapat bahwa tingkat pengawasan ini merupakan pencarian yang tidak masuk akal menurut Amandemen Keempat. Gugatan ini menyoroti betapa mudahnya penegak hukum dapat menyimpulkan informasi terperinci tentang rutinitas harian dan kehidupan pribadi individu dari data yang dikumpulkan oleh kamera-kamera ini.
Preseden dan Privasi
Kasus ini dibangun berdasarkan keputusan terbaru Pengadilan Banding Sirkuit Keempat yang menyatakan pengawasan drone terus-menerus tanpa surat perintah adalah inkonstitusional. Para ahli hukum berpendapat bahwa sistem Flock yang lebih canggih menghadirkan ancaman yang lebih besar terhadap hak privasi.
Implikasi bagi Penegak Hukum
Sementara para pendukung berpendapat bahwa ALPRs meningkatkan keamanan publik, para kritikus menunjukkan bahwa memiliki akses ke data pengawasan yang luas tidak serta merta berarti pemecahan kejahatan yang lebih baik. Beberapa berpendapat bahwa jika polisi memiliki informasi yang komprehensif seperti itu, mereka harus memenuhi standar yang lebih tinggi dalam memecahkan kejahatan.
Langkah ke Depan
Saat komunitas bergulat dengan keseimbangan antara keamanan dan privasi, gugatan ini bisa memiliki implikasi luas bagi masa depan pengawasan publik di Amerika Serikat. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang batas-batas pemantauan tanpa surat perintah dan peran AI dalam penegakan hukum.
Hasil dari kasus ini mungkin akan menentukan apakah penggunaan kamera pengawasan berbantuan AI secara luas tanpa pengawasan yudisial dapat berlanjut, atau apakah regulasi yang lebih ketat akan diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga di era digital.