Sebuah perintah eksekutif baru yang ditandatangani pada 24 Juli 2025, telah memicu perdebatan sengit di seluruh komunitas online tentang penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dan kebebasan sipil. Perintah tersebut, berjudul Ending Crime and Disorder on America's Streets, secara signifikan memperluas otoritas federal untuk menempatkan individu dengan kondisi kesehatan mental ke dalam institusi melalui proses penahanan sipil. Meskipun dibingkai sebagai inisiatif tunawisma, bahasa yang luas telah memicu alarm di kalangan advokat privasi dan pengamat hak sipil.
Lembaga Federal Utama yang Terlibat:
- Department of Justice (Attorney General)
- Department of Health and Human Services
- Department of Housing and Urban Development
- Department of Transportation
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration
Penargetan Kesehatan Mental yang Luas Melampaui Tunawisma
Bahasa perintah eksekutif ini meluas jauh melampaui penanganan tunawisma jalanan. Diskusi komunitas telah menyoroti frasa-frasa yang mengkhawatirkan yang berlaku untuk individu dengan penyakit mental yang menimbulkan risiko bagi diri mereka sendiri atau publik tanpa batasan yang jelas pada populasi tunawisma. Perintah tersebut mengarahkan Attorney General untuk mencari pembalikan preseden yudisial yang saat ini melindungi terhadap penahanan paksa, yang berpotensi mempengaruhi jutaan orang Amerika dengan diagnosis kesehatan mental.
Seorang anggota komunitas mencatat implikasi yang meresahkan:
EO ini sering merujuk pada semua orang dengan penyakit mental sebagai subjek yang tunduk pada pembatasan dan persyaratan ini. Ini tidak terbatas hanya pada mereka yang tunawisma.
Penekanan perintah pada standar penahanan sipil yang fleksibel maksimal telah memicu ketakutan tentang hambatan hukum yang lebih rendah untuk institusionalisasi. Kritikus khawatir ini dapat menciptakan jalur untuk menargetkan lawan politik atau kelompok terpinggirkan, terutama mengingat retorika politik baru-baru ini yang mengklasifikasikan identitas tertentu sebagai masalah kesehatan mental.
Area Penegakan Hukum yang Ditargetkan:
- Larangan penggunaan narkoba terlarang secara terbuka
- Larangan berkemah dan berkeliaran di perkotaan
- Pembatasan okupasi liar di perkotaan
- Komitmen sipil untuk gangguan mental/penyalahgunaan zat
- Kepatuhan registrasi pelanggar seksual untuk individu tunawisma
Insentif Ekonomi dan Kekhawatiran Infrastruktur
Diskusi online juga telah fokus pada implikasi finansial dari institusionalisasi massal. Perintah tersebut menjanjikan hibah federal dan prioritas pendanaan untuk negara bagian yang mematuhi langkah-langkah penegakan yang agresif, menciptakan insentif ekonomi untuk program penahanan sipil yang diperluas. Pengamat komunitas telah mengajukan pertanyaan tentang siapa yang akan meraih keuntungan dari pembangunan dan pengoperasian fasilitas institusional baru ini.
Perintah tersebut secara khusus menargetkan kebijakan housing first dan program pengurangan bahaya, mengalihkan miliaran pendanaan federal menuju solusi institusional. Ini merepresentasikan pergeseran fundamental dari perawatan kesehatan mental berbasis komunitas menuju fasilitas terpusat, sebuah model yang secara historis menghadapi kritik karena penyalahgunaan dan ketidakefektifan.
Perubahan Pendanaan:
- Penghapusan dukungan kebijakan "housing first"
- Berakhirnya pendanaan program pengurangan dampak/konsumsi aman
- Hibah prioritas untuk negara bagian dan kotamadya yang patuh
- Peningkatan pendanaan pengadilan narkoba dan pengadilan kesehatan mental
- Bantuan Penegakan Hukum Federal Darurat untuk penghapusan perkemahan
Tantangan Hukum dan Konstitusional di Depan
Perintah eksekutif tersebut menghadapi rintangan hukum yang signifikan, karena secara langsung menantang perlindungan hak sipil yang telah mapan selama beberapa dekade. Arahan untuk mengakhiri dekrit persetujuan dan membalikkan preseden yudisial kemungkinan akan memicu tantangan pengadilan langsung dari organisasi kebebasan sipil. Para ahli konstitusi telah menyatakan kekhawatiran tentang pelanggaran proses hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan darurat.
Implementasi perintah tersebut sangat bergantung pada kerjasama negara bagian, karena hukum penahanan kesehatan mental terutama berada di bawah yurisdiksi negara bagian. Namun, insentif pendanaan federal menciptakan tekanan untuk kepatuhan, yang berpotensi memaksa negara bagian untuk memilih antara perlindungan kebebasan sipil dan sumber daya federal.
Respons komunitas mencerminkan kecemasan yang lebih luas tentang ekspansi kekuasaan pemerintah dan erosi hak-hak individu. Saat tantangan hukum meningkat dan implementasi dimulai, perintah eksekutif ini mungkin menjadi ujian yang menentukan perlindungan konstitusional untuk populasi rentan di era digital.