Kesaksian terbaru oleh Direktur Urusan Publik dan Hukum Microsoft France telah memicu perdebatan sengit tentang kedaulatan data dan jangkauan hukum AS ke wilayah asing. Selama sidang Senat Prancis pada 10 Juni 2025, perwakilan Microsoft mengakui perusahaan tidak dapat menjamin perlindungan data warga Prancis dari permintaan pemerintah AS, bahkan ketika disimpan di dalam batas-batas Uni Eropa.
Pengakuan ini memiliki implikasi yang luas yang melampaui Prancis, mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia termasuk Kanada, di mana lembaga pemerintah dan angkatan bersenjata sangat bergantung pada layanan Microsoft.
Jangkauan Global CLOUD Act Menciptakan Kekhawatiran Kedaulatan
CLOUD Act AS memungkinkan otoritas Amerika untuk memaksa perusahaan teknologi berbasis AS menyerahkan data terlepas dari di mana data tersebut disimpan secara global. Kesaksian Microsoft mengkonfirmasi bahwa undang-undang ini mengesampingkan semua regulasi perlindungan data internasional dan domestik. Ini berarti data Kanada yang disimpan di server Microsoft di Kanada masih dapat diakses oleh otoritas AS tanpa persetujuan pemerintah Kanada.
Pengungkapan ini sangat meresahkan bagi negara-negara yang telah berinvestasi dalam persyaratan residensi data, percaya bahwa menyimpan data di dalam batas wilayah mereka akan memberikan perlindungan yang memadai. Pernyataan Microsoft secara efektif mengkonfirmasi bahwa langkah-langkah ini tidak memadai ketika berhadapan dengan perusahaan teknologi berbasis AS.
Kerangka Hukum:
- US CLOUD Act: Memungkinkan pemerintah Amerika Serikat memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk menyediakan data tanpa memandang lokasi penyimpanannya
- Persyaratan Residensi Data: Hukum nasional yang mewajibkan data tertentu disimpan dalam batas negara (terbukti tidak memadai)
- Kedaulatan Data: Hak suatu negara untuk mengontrol akses dan pengungkapan informasi digitalnya yang hanya tunduk pada hukum negaranya sendiri
Data Pemerintah dan Militer Berisiko
Implikasinya meluas ke operasi pemerintah yang sensitif. Departemen Pertahanan Nasional Kanada dan Angkatan Bersenjata Kanada menggunakan Microsoft 365 melalui platform Defence 365 yang khusus untuk kolaborasi antar departemen. Di bawah CLOUD Act, bahkan infrastruktur yang berfokus pada militer ini secara teoritis dapat menjadi subjek permintaan data pemerintah AS.
Diskusi komunitas menyoroti tantangan teknis dalam melindungi dari akses semacam itu. Sementara beberapa menyarankan bahwa organisasi Uni Eropa yang terpisah dengan akses khusus lokal dapat memberikan perlindungan, yang lain menunjukkan masalah mendasar: kantor pusat berpotensi mempertahankan akses backdoor ke sistem luar negeri, membuat isolasi lengkap hampir tidak mungkin.
Pemain Kunci dan Layanan yang Terdampak:
- Microsoft 365 dan Defence 365 (versi militer Kanada)
- Amazon Web Services ( AWS )
- Google Cloud Platform
- Penyedia layanan cloud berbasis AS lainnya
Pilihan Terbatas untuk Perlindungan Data Sejati
Komunitas teknologi telah mengidentifikasi beberapa solusi yang layak untuk tantangan kedaulatan ini. Enkripsi yang kuat tetap menjadi satu pertahanan, tetapi bahkan ini memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan aktor pemerintah yang bertekad. Beberapa perusahaan telah mencoba menciptakan divisi internasional yang terpisah di mana hanya karyawan lokal yang memiliki kredensial akses, tetapi jangkauan luas CLOUD Act mungkin masih berlaku.
Pada akhirnya, satu-satunya cara yang mungkin untuk menghindari risiko permintaan hukum AS yang mengesampingkan hukum Kanada atau internasional lainnya adalah tidak menggunakan produk organisasi berbasis AS atau menjaga mereka terputus sepenuhnya dari Internet.
Situasi ini telah memperbarui seruan bagi negara-negara untuk mengembangkan kemampuan cloud berdaulat, mengurangi ketergantungan pada raksasa teknologi berbasis AS seperti Microsoft, Amazon, dan Google. Namun, membangun infrastruktur semacam itu memerlukan investasi yang signifikan dan keahlian teknis yang saat ini kurang dimiliki banyak negara.
Langkah-Langkah Perlindungan Potensial:
- Enkripsi kuat (efektivitas terbatas terhadap aktor yang bertekad kuat)
- Anak perusahaan internasional terpisah dengan akses khusus lokal
- Penghindaran total terhadap layanan teknologi berbasis AS
- Sistem air-gapped yang terputus dari internet
- Pengembangan infrastruktur cloud berdaulat
Panggilan Bangun untuk Kedaulatan Digital
Pengakuan terus terang Microsoft berfungsi sebagai pengingat yang jelas bahwa di dunia digital yang saling terhubung, yurisdiksi hukum sering mengikuti kantor pusat perusahaan daripada lokasi data. Bagi negara-negara yang serius tentang melindungi kedaulatan digital mereka, pengungkapan ini mungkin memaksa keputusan sulit tentang menyeimbangkan kemudahan teknologi dengan keamanan nasional dan kekhawatiran privasi.
Perdebatan berlanjut saat pemerintah di seluruh dunia bergulat dengan cara mempertahankan kontrol atas data warga dan institusi mereka di era yang didominasi oleh raksasa teknologi Amerika yang beroperasi di bawah otoritas hukum AS yang semakin luas.
Referensi: Microsoft says U.S. law takes precedence over Canadian data sovereignty