Verizon Kalah Banding Denda 46,9 Juta Dolar karena Menjual Data Lokasi Pelanggan Tanpa Persetujuan

Tim Komunitas BigGo
Verizon Kalah Banding Denda 46,9 Juta Dolar karena Menjual Data Lokasi Pelanggan Tanpa Persetujuan

Komunitas teknologi sedang ramai membahas reaksi terhadap putusan pengadilan besar yang dapat mengubah cara perusahaan telekomunikasi menangani privasi pelanggan. Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-2 telah menolak upaya Verizon untuk membatalkan denda 46,9 juta dolar Amerika karena menjual data lokasi pelanggan tanpa persetujuan yang tepat, menandai kemenangan signifikan bagi para advokat privasi.

Kasus ini berasal dari pengungkapan pada tahun 2018 ketika operator besar tertangkap menjual informasi lokasi pelanggan melalui agregator pihak ketiga. Respons komunitas secara khusus terfokus pada implikasi yang lebih luas untuk akuntabilitas perusahaan dan praktik pengawasan pemerintah.

Keputusan Pengadilan berdasarkan Sirkuit:

  • Sirkuit ke-2 ( Verizon ): Menguatkan denda FCC - Banding DITOLAK
  • Sirkuit DC ( T-Mobile ): Menguatkan denda FCC - Kalah dalam banding
  • Sirkuit ke-5 ( AT&T ): Membatalkan denda FCC - Menang dalam banding

Akuntabilitas Perusahaan dan Tanggung Jawab Eksekutif

Putusan tersebut telah memicu diskusi intens tentang siapa yang harus menanggung tanggung jawab atas pelanggaran privasi. Anggota komunitas menyerukan konsekuensi yang lebih berat di luar hukuman finansial. Ada sentimen yang berkembang bahwa para eksekutif, bukan hanya karyawan biasa, harus menghadapi tanggung jawab pribadi atas pelanggaran privasi perusahaan.

Perbedaan antara tanggung jawab perusahaan dan individu telah menjadi poin pembicaraan utama, dengan banyak yang berargumen bahwa perubahan yang bermakna memerlukan konsekuensi pribadi bagi para pengambil keputusan daripada denda yang dapat diserap perusahaan sebagai biaya berbisnis.

Strategi Hukum yang Berbalik

Pendekatan hukum Verizon telah menarik perhatian khusus dari para pengamat. Perusahaan memilih untuk membayar denda segera daripada melawannya di pengadilan dengan persidangan juri, yang ironisnya menjadi bagian dari alasan banding mereka gagal. Pengadilan mencatat bahwa Verizon memiliki, dan memilih untuk melepaskan, kesempatan untuk persidangan juri di pengadilan federal.

Keputusan strategis ini mencerminkan kalkulasi kompleks yang dibuat perusahaan ketika menghadapi pelanggaran privasi. Melawan di depan juri bisa berarti menghadapi pengawasan publik atas praktik yang banyak dianggap jelas tidak etis.

Jumlah Denda FCC berdasarkan Operator:

  • Verizon : $46,9 juta USD
  • T-Mobile : Jumlah tidak disebutkan (kalah banding di DC Circuit )
  • AT&T : Jumlah tidak disebutkan (berhasil membatalkan denda di 5th Circuit )

Kekhawatiran Pengawasan Pemerintah

Kasus ini juga telah menyoroti kekhawatiran tentang praktik pengumpulan data pemerintah. Diskusi komunitas mengungkapkan skeptisisme tentang apakah perlindungan privasi yang bermakna dapat ada ketika lembaga pemerintah mungkin mendapat manfaat dari aliran data yang sama yang seharusnya mereka atur.

Tidak akan berhasil karena pemerintah AS bergantung pada pihak ketiga untuk menyalurkan data ke dalam panoptikonnya sebagai langkah samping konstitusional.

Perspektif ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengumpulan data perusahaan dan pengawasan pemerintah menciptakan konflik yang melekat dalam penegakan privasi.

Detail Program Data Lokasi Verizon:

  • Durasi program: Hingga 2019
  • Agregator pihak ketiga: LocationSmart dan Zumigo
  • Jumlah entitas pihak ketiga: 63 entitas yang dikontrak
  • Pelanggaran utama: Mendelegasikan verifikasi persetujuan pelanggan kepada kontraktor alih-alih memperoleh persetujuan langsung

Keputusan Pengadilan yang Terpecah Menciptakan Ketidakpastian

Lanskap hukum tetap tidak jelas, dengan pengadilan federal yang berbeda mencapai kesimpulan yang berlawanan. Sementara Verizon dan T-Mobile kalah dalam banding mereka, AT&T berhasil membatalkan dendanya di pengadilan sirkuit yang berbeda. Perpecahan ini meningkatkan kemungkinan bahwa Mahkamah Agung perlu memberikan panduan definitif tentang penegakan privasi telekomunikasi.

Putusan yang tidak konsisten menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan dan konsumen tentang perlindungan privasi apa yang sebenarnya ada dan bagaimana mereka akan ditegakkan di berbagai yurisdiksi.

Respons komunitas menunjukkan kasus ini mewakili lebih dari sekadar denda regulasi - ini dilihat sebagai ujian apakah hak privasi dapat dilindungi secara bermakna di era pengumpulan data yang meresap. Dengan keterlibatan potensial Mahkamah Agung yang mendekat, resolusi akhir dapat menetapkan preseden yang mempengaruhi bagaimana semua perusahaan teknologi menangani data pelanggan.

Referensi: Court rejects Verizon claim that selling location data without consent is legal