Platform gaming itch.io dan Steam dipaksa untuk menghapus atau menyembunyikan ribuan game dewasa setelah prosesor pembayaran Visa dan Mastercard mengancam akan memutus layanan mereka. Tindakan mendadak ini telah memicu perdebatan sengit tentang sensor korporat dan kekuatan perusahaan finansial untuk mengontrol konten online.
Krisis dimulai ketika kelompok advokasi Collective Shout meluncurkan kampanye melawan kedua platform tersebut, secara khusus menargetkan game kontroversial bernama No Mercy yang menampilkan tema paksaan seksual. Kampanye tekanan ini mencapai prosesor pembayaran, yang kemudian menuntut kepatuhan segera dari platform gaming atau menghadapi kehilangan kemampuan mereka untuk memproses pembayaran sepenuhnya.
Skala Sensor Korporat
Dampaknya sangat besar. Lebih dari 20.000 game, buku, dan konten lainnya dihapus dari itch.io tanpa peringatan kepada kreator atau pelanggan. Platform tersebut dipaksa untuk menghapus semua konten dewasa dari halaman pencarian dan penelusuran sambil melakukan audit komprehensif untuk memenuhi persyaratan prosesor pembayaran.
Steam juga memperbarui kebijakan kontennya, secara eksplisit menyatakan bahwa prosesor pembayaran sekarang menentukan konten apa yang diizinkan di platform mereka. Ini merupakan perubahan fundamental dalam cara platform digital beroperasi, dengan perusahaan finansial secara efektif menjadi moderator konten.
Statistik Utama
- Lebih dari 20.000 game dan konten dihapus dari itch.io
- Visa dan Mastercard menguasai mayoritas pemrosesan pembayaran online
- Gugatan Department of Justice terhadap Visa atas monopolisasi masih berlangsung
- Penyelesaian gugatan class action terbaru: 5,5 miliar USD terhadap Visa dan Mastercard
Kekuatan Monopoli Prosesor Pembayaran
Komunitas gaming telah mengungkapkan kekhawatiran serius tentang konsentrasi kekuatan di tangan beberapa perusahaan pembayaran. Visa dan Mastercard mengendalikan sebagian besar transaksi online, memberikan mereka pengaruh yang belum pernah ada sebelumnya atas konten legal apa yang dapat eksis dalam ekonomi digital.
Prosesor pembayaran secara efektif telah menjadi dewan sensor yang tidak dipilih dengan kekuatan untuk mencekik seluruh kategori konten legal dengan mengancam memutus infrastruktur ekonomi yang menjadi sandaran platform.
Ini bukan insiden yang terisolasi. Kampanye tekanan serupa sebelumnya telah menargetkan WikiLeaks , Sci-Hub , penyedia VPN , dan berbagai situs web dewasa. Pola ini menunjukkan bagaimana infrastruktur finansial dapat dijadikan senjata untuk menegakkan standar moral yang tidak diputuskan melalui proses demokratis.
Solusi Regulasi dan Alternatif
Beberapa anggota komunitas mendorong tindakan legislatif. Fair Access to Banking Act ( H.R.987 di House , S.401 di Senate ) akan membuat ilegal bagi penyedia layanan finansial untuk melarang transaksi legal. Namun, ada informasi yang beragam tentang apa yang sebenarnya akan dicapai oleh RUU ini.
Yang lain melihat ke arah metode pembayaran alternatif. Pendukung cryptocurrency berargumen bahwa situasi ini menunjukkan kebutuhan akan sistem pembayaran terdesentralisasi yang tidak dapat dikontrol oleh institusi finansial tradisional. Namun, adopsi crypto masih terbatas, dan banyak platform tidak dapat bertahan hanya dengan pembayaran alternatif.
Department of Justice telah menggugat Visa atas monopolisasi, dan gugatan class action baru-baru ini terhadap Visa dan Mastercard menghasilkan penyelesaian senilai 5,5 miliar dolar Amerika . Tindakan hukum ini menunjukkan pengakuan yang berkembang bahwa kekuatan prosesor pembayaran mungkin memerlukan batasan regulasi.
Tindakan Legislatif Fair Access to Banking Act
- RUU DPR: H.R.987
- RUU Senat: S.401
- Tujuan: Melarang penyedia layanan keuangan memblokir transaksi yang legal
- Status: Saat ini sedang dibahas di Kongres (per UTC+0 2025-01-24T13:32:16Z)
Dampak Global dan Kekhawatiran Kedaulatan
Jangkauan prosesor pembayaran berbasis AS meluas jauh melampaui perbatasan Amerika , mempengaruhi kreator konten dan konsumen di seluruh dunia. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan digital, karena hukum lokal menjadi tidak relevan ketika perusahaan pembayaran global dapat menegakkan standar mereka sendiri.
Beberapa negara memiliki jaringan pembayaran domestik mereka sendiri, termasuk Rusia , China , dan Jerman , yang mengembangkan sistem ini sebelum Visa dan Mastercard mencapai dominasi global. Namun, sebagian besar dunia tetap bergantung pada duopoli pembayaran Amerika .
Situasi saat ini menyoroti ketegangan fundamental di era digital. Meskipun perusahaan swasta memiliki hak untuk menetapkan kebijakan mereka sendiri, ketika perusahaan tersebut mengendalikan infrastruktur penting, keputusan mereka dapat secara efektif mengesampingkan hukum lokal dan proses demokratis. Respons komunitas gaming menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan ini mungkin akhirnya mencapai titik kritis di mana intervensi regulasi menjadi diperlukan.
Referensi: Update on NSFW content